GAMBARAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SAFEGUARDING PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DI DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2006

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Skripsi, 11 Juli 2006

EFLITA MEIYETRIANI

GAMBARAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SAFEGUARDING PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DI DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2006

xv + 154 Halaman, 13 Tabel, 7 Gambar, 14 Lampiran

ABSTRAK

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia memiliki risiko yang sangat besar terhadap kelangsungan bangsa. Krisis yang terjadi sekitar tahun 1997 tersebut telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan data, pada tahun 1998 atau setahun setelah dimulainya krisis, jumlah masyarakat miskin naik secara drastis menjadi 49,5 juta atau 24,5 % penduduk (Sekretariat KPK, 2002 dikutip dari Mahlil Rubi,2005). Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya kerentanan masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka, terutama sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.Untuk bidang kesehatan, pemerintah telah merancang dan mengimplementasikan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) dimana sasaran program ini adalah seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Posyandu serta pelayanan rujukan medis lanjutan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim pemantau Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) dari perguruan tinggi menilai program asuransi kesehatan masyarakat miskin (askeskin) di bidang kesehatan belum berjalan optimal dalam melayani kesehatan masyarakat miskin. Salah satu penyebab askeskin belum berjalan optimal adalah sosialisasi program yang miskin inovasi untuk masyarakat miskin yang pada umumnya berpendidikan rendah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mensukseskan keberhasilan pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) adalah dengan melakukan kegiatan Safeguarding. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin dan mengamankan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) agar tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna. Kegiatan tersebut meliputi: penyuluhan dan penyebaran informasi (sosialisasi program, media cetak nasional, televisi), perencanaaan, operasional kegiatan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi, pengembangan sistem informasi manajemen, penanganan pengaduan masyarakat dan kegiatan lainnya (Depkes RI,2005). Kegiatan safeguarding ini dilakukan di tingkat Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan Safeguarding yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten meliputi kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi, pemantauan, penyuluhan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran penyelenggaraan kegiatan safeguarding di tingkat Kabupaten/Kota. Satu Kabupaten dan Satu Kota di Propinsi Jawa Barat telah dipilih untuk tujuan penelitian ini, yakni: Kabupaten Karawang dan Kota Bogor. Masing-masing Kabupaten/Kota dipilih karena pertimbangan-pertimbangan khusus. Kabupaten Karawang adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi sehingga penyediaan jaminan layanan kesehatan akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kabupaten Karawang juga merupakan kabupaten yang memiliki berbagai masalah berkaitan dengan jarak karena penyebaran penduduk yang tidak merata dan luasnya wilayah.dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Sebaliknya Kota Bogor merupakan salah satu Kota di Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin lebih sedikit bila dibandingkan Kabupaten Karawang. Luas wilayahnya juga lebih kecil. Hal yang menarik dari Kota Bogor adalah Kota Bogor tidak memiliki RSUD sendiri sehingga untuk pelayanan rujukan masyarakat miskin ke Rumah Sakit dilakukan dengan cara bekerja sama dengan RS Swasta yang ada di Kota Bogor. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan pelayanan rujukan untuk masyarakat miskin ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor dengan segala permasalahannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai penyelenggaraan kegiatan safeguarding. Sebanyak 6 orang informan terlibat dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Informannya adalah para pelaksana di Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang terlibat dalam kegiatan safeguarding. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen kebijakan ataupun dokumen penunjang lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan yang menghambat kegiatan safeguarding di Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah kurangnya koordinasi di tingkat pelaksana karena tim safeguarding Dinas Kesehatan Kota Bogor sendiri baru terbentuk pada bulan Maret 2006. Selain itu, unit pengaduan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Bogor belum berjalan. Tingkat penyerapan dana kegiatan safeguarding di Kota Bogor belum optimal, baru mencapai 31 %. Sementara itu, untuk pelaksanaan kegiatan safeguarding di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sudah berjalan sejak bulan Agustus 2005. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang adalah bagi tenaga pelaksana, kegiatan ini dirasakan menambah beban pekerjaan mereka. Selain itu, kegiatan ini merupakan kegiatan di luar tupoksi Dinas. Petugas juga mengeluhkan kurangnya dana untuk transport. Namun demikian, kegiatan safeguarding di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari frekuensi kegiatan yang dilakukan dan tingkat penyerapan dana yang sudah mencapai 99 %.

Berdasarkan pada kendala yang sudah disebutkan di atas, demi kelancaran program JPKMM khususnya kegiatan safeguarding di Dinas Kesehatan Kota Bogor di masa mendatang sangat perlu diperhatikan beberapa hal seperti: 1). Mengenai masalah kurangnya koordinasi di Dinas Kesehatan Kota Bogor, peneliti menyarankan perlu dilakukan Rapat Koordinasi atau Pertemuan-pertemuan dengan memanfaatkan mekanisme yang telah ada di masing-masing Dinas Kesehatan untuk membahas masalah yang terkait dengan penyelenggaraan program JPKMM. Hal ini terutama untuk menjamin apakah pelaksanaan JPKMM sudah berjalan dengan baik atau belum 2) Diperlukan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Tim Safeguarding Dinas Kesehatan Kota Bogor sehingga petugas pelaksana mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur dari program JPKMM sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan informasi 3) Menjalin komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Peneliti menyarankan bagi Sekretariat Safeguarding di Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk melakukan penyebarluasan informasi kepada anggota tim yang lain, di luar bidangnya sehingga tidak terkesan terfokus di satu bidang saja. 4) Peneliti menyarankan agar pencatatan dan pelaporan mengenai pengaduan yang masuk didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala kepada pihak terkait. Dengan demikian, unit pengaduan masyarakat memiliki data mengenai pengaduan yang masuk .

Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, sarannya adalah Dinas Kesehatan Karawang diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk transport petugas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perlu digali sumber penerimaan lain untuk dapat menunjang transport petugas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembagian beban kerja yang adil sesuai dengan kemampuan staf serta mempertimbangkan keinginan staf sehingga kegiatan safeguarding ini tidak dirasakan sebagai beban tambahan untuk pekerjaan mereka. Terlebih karena kegiatan ini merupakan kegiatan di luar tupoksi Dinas. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan motivasi pada petugas pelaksana program baik secara material seperti memberi insentif maupun secara non material seperti dengan adanya dukungan dari atasan, kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan, dan sebagainya.

DAFTAR BACAAN: 35 (1986-2006)

One response to “GAMBARAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SAFEGUARDING PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DI DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2006

  1. Sekarang ini askeskin sudah banyak dikenal, bahkan banyak orang yang seharusnya tidak berhak menggunakan fasilitas askeskin ini. saya berharap agar askeskin lebih transparan lagi dalam pengelolaannya. Terimakasih.

    Aria

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s